Survei Kepuasan Masyarakat Online, 83 % Responden Nyatakan Pelayanan Publik Polres Payakumbuh “Sangat Baik”

Setelah mencanangkan pembangunan zona integritas dan meluncurkan beberapa inovasi pelayanan publik, Polres Payakumbuh publikasikan hasil survei kepuasan masyarakat periode bulan Februari tahun 2020.

Ketua Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pembangunan Zona Integritas Polres Payakumbuh, IPTU Luhur Fachri Utomo S.I.K mengumumkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap 434 orang responden yang telah mengikuti berbagai jenis pelayanan publik di Polres Payakumbuh.

Menurutnya, dari total responden tersebut, 363 orang di antaranya (83,6%) menyatakan bahwa pelayanan Publik Polres Payakumbuh “sangat baik“. Sisanya, 68 orang (15,7%) menyatakan “baik“, 2 orang (0,5%) menyatakan “kurang baik” dan 1 orang (0,2%) menyatakan “tidak baik“.

Responden yang terdiri dari 187 orang pria (43,1 %) dan 216 wanita (56 %) mengikuti survei yang dilakukan secara online setelah selesai mengikuti proses pelayanan di Polres Payakumbuh dengan menggunakan tablet android yang disediakan di tiap-tiap ruang pelayanan.

Luhur memaparkan, responden survei kepuasan masyarakat tersebut didominasi oleh pelayanan SIM sebanyak 202 orang (45,5%), SKCK sebanyak 146 orang (33,6 %), Surat Keterangan Kehilangan sebanyak 60 orang (13,8 %), Laporan Polisi sebanyak 9 orang (2,1 %), Surat Kehilangan Dokumen Berharga sebanyak 6 orang (1,4 %), Izin Keramaian sebanyak 2 orang (0,5 %), Pemberitahuan Unjuk Rasa sebanyak 1 orang (0,2 %), Pemeriksaan Saksi/Pelapor sebanyak 1 orang (0,2 %), narasumber sebanyak 2 orang (0,5 %) dan Pengantar Klaim Asuransi sebanyak 2 orang (0,5 %).

Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan menambahkan bahwa survei yang telah digelar oleh jajarannya terdiri dari 33 pertanyaan yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan seputar standar pelayanan, budaya pelayanan, integritas petugas pelayanan, sarana pendukung pelayanan dan inovasi pelayanan online.

Dony mengatakan dasar hukum dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat adalah Permenpan RB RI No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Permenpan RB RI No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permenpan RB RI No. 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menurutnya, survei kepuasan masyarakat merupakan alat ukur keberlanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang merupakan salah satu komponen pengungkit dalam pembangunan zona integritas dan wajib dipenuhi untuk mengukur kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah diberikan.

Dony yang sudah berpengalaman membangun zona integritas di Polres yang sebelumnya ia pimpin yaitu Polres Solok Kota sehingga berhasil meraih predikat WBK tahun 2018 dan WBBM tahun 2019 mengatakan “Keberhasilan pembangunan zona integritas sangat tergantung pada ketekunan kita dalam memperbaiki kualtas pelayanan publik yang alat ukurnya adalah survei mandiri“.

“Tanpa survei mandiri, mustahil akan berhasil membangun zona integritas karena kita tidak tahu perkembangan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik kita“, sambungnya.

Kapolres Payakumbuh mengakui bahwa survei bulan Februari dengan 83,6% responden menyatakan pelayanan publik Polres Payakumbuh “sangat baik” merupakan hasil awal yang cukup membanggakan meskipun masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus dibenahi.

Tidak lupa, Kapolres Payakumbuh mengucapkan terima kasih atas partisipasi masyarakat yang telah mengikuti survei online dan akan menindaklanjuti kririk dan saran dari masyarakat untuk pembenahan ke depan. “Kritik dan saran masyarakat sangat berarti bagi kami, sehingga kami mengetahui mana yang harus diperbaiki, mana yang harus pertahankan dan mana yang harus ditingkatkan“, pungkasnya. (Aml/Cmmd).