Polres Payakumbuh Canangkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)

Polres Payakumbuh mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) bersamaan dengan penandatanganan pakta integritas, di aula Polres Payakumbuh, Rabu (12/2).

Acara diawali dengan pembacaan piagam pencanangan ZI, “Saya Dony Setiawan, selaku Kapolres Payakumbuh dan jajaran mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di lingkungan Polres Payakumbuh dengan tidak menerima gratifikasi, menjunjung tinggi kode etik dalam pelaksanaan tugas, tidak korupsi, kolusi dan nepotisme, memberi pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan dan memungut biaya hasil pemberian pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan”, dibacakan Kapolres Payakumbuh AKBP Dony Setiawan dan diikuti oleh pejabat Polres.

Pencanangan ZI ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan piagam pencanganan ZI dan pakta integritas yang diawali oleh Kapolres dan diikuti oleh pejabat Polres dan Kapolsek jajaran Polres Payakumbuh.

Kemudian acara dilanjutkan dengan penandatangan pakta integritas pelaporan LHKPN dan penyerahan berkas LHKPN Kapolres Payakumbuh yang telah selesai dilaporkan ke KPK. Kapolres Payakumbuh mencontohkan ketaatan dalam melaporkan LHKPN dan menegaskan kepada jajarannya untuk segera melengkapi laporan tersebut dalam waktu dekat sebagai syarat dalam pembangunan ZI.

Setelah itu, Kapolres Payakumbuh memberikan flash disk kepada 6 orang Ketua Program Tim Penggerak Integritas yang berisikan peraturan-peraturan terkait pembangunan Zona Integritas, pemenuhan komponen pengungkit belajar dari pengalaman Polres Solok Kota, soft copy buku “Membangun Zona Integritas, Peluang Dan Tantangan Menuju Polri Yang Dicintai Masyarakat“, karya Kapolres Payakumbuh dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagai referensi dalam membangun ZI.

Pada kesempatan ini juga, Kapolres Payakumbuh menyerahkan 6 unit tablet sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online. Keenam unit tablet tersebut masing-masing diterima oleh perwakilan pelayanan Front Office, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Pelayanan Mall Pelayanan Publik di kantor Pemkot Payakumbuh dan SPKT Mobile.

“Ini adalah sarana pendukung utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang idealnya wajib berorientasi pada pelanggan (customer oriented), kalo mau berhasil dalam membangun ZI, terapkan SKM Online ini secara konsisten, sehingga kita bisa secara berkelanjutan mengetahui pendapat masyarakat tentang kualitas pelayanan kita dan memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada secara bertahap“, pesan Kapolres kepada perwakilan personel di tiap-tiap bidang pelayanan publik.

Kapolres Payakumbuh yang sebelumnya berhasil membangun ZI di Polres Solok Kota dengan predikat WBK di tahun 2018 dan WBBM di tahun 2019 menuturkan bahwa SKM ini akan menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian komponen hasil dalam pembangunan ZI. “Artinya masyarakat yang kita layani lah nantinya yang akan menentukan kita pantas atau tidak menerima predikat WBK berdasarkan hasil survei dari Badan Pusat Statistik atau lembaga lainnya yang ditunjuk oleh Kemenpan RB RI“, sambung Kapolres.

Kapolres Payakumbuh juga menyatakan bahwa jajarannya harus siap dalam membangun ZI dalam rangka menindaklanjuti Commander Wish Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs. Toni Harmanto M.H., yang disampaikan kepada jajaran Polda Sumbar pada tanggal 19 Desember 2019.

Kapolda Sumbar mengharapkan minimal ada 10 Satker Polda maupun Polres jajaran yang berhasil dalam membangun ZI menuju WBK dan WBMM tahun 2020 ini. Hal ini disampaikan Kapolda dalam rangka menciptakan kultur kultur organisasi yang kompetitif dan memacu jajarannya dalam membangun inovasi untuk mendukung kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sebelum mengakhiri kegiatan, Kapolres Payakumbuh membekali jajarannya dengan pengalaman keberhasilan beberapa Polres dalam membangun ZI, pengenalan lembar kerja evaluasi (LKE), pemenuhan komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan ZI dan Keputusan Bersama Polri Dengan Menpan RB tahun 2018 tentang Tata Cara Pembangunan Zona Integritas. (Cmmd)